YLKI LAHAT MINTA PEMKAB UBAH POLA PENGAWASAN

LAHAT, Ampera Sumsel  – Tidak ada dampak dari pengawasan dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten selama ini, terutama pengawasan bahan makanan berbahaya dan kadaluarsa.

Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) Lahat Raya meminta agar Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lahat ubah pola pengawasan.

Menurut Ketua YLKI Lahat Raya, Sanderson Syafei, ST.SH pengawasan tidak akan membuahkan hasil seperti yang diharapkan, jika pola pengawasan masih seperti yang dilakukan saat ini terkesan hanya pencitraan semata.

“Saya yakin jika pola pengawasan oleh Pemerintah Kabupaten melalui Tim selama  ini tidak diubah, maka pengawasan akan hanya menghabiskan anggaran saja namun tidak berdampak”, tegasnya kepada awal media, Sabtu (10/06) di kantornya.

Sanderson mengatakan tindakan tegas bukan semata-mata pemerintah daerah ingin mematikan usaha masyarakat, karena tujuannya agar pelaku usaha dibina secara tegas memberikan yang terbaik kepada konsumen sesuai amanat UU No. 8/1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Kecuali bagi pelaku usaha yang baru pertama kali ditemukan, wajar-wajar saja masih kita bina melalui himbauan dan teguran. Namun bagi pelaku usaha yang sudah berulang-ulang memiliki kesalahan, ya harus tindak tegas sebagai efek jera mereka. Karena kita bukan untuk mematikan usaha mereka, hanya membina secara tegas dengan tujuan agar tidak mengulangi lagi kesalahan mereka, jelasnya.

Salah satu contohnya, ia melanjutkan, kesalahan yang sering menjadi temuan oleh pemililk minimarket. Setiap dilakukan pengawasan atau Sidak pasti ada temuan, artinya yang dilakukan selama ini tidak optimal dan tidak membawa dampak.

Padahal Pemerintah Kabupaten sebagai peran utama harus mengambil tindakan tegas, yang artinya sekali lagi pola pengawasannya diubah. Jangan hanya pembinaan atau imbuhan saja sebagai upaya pencitraan di tahun politik ini, namun ada tindakan tegas seperti teguran dan sebagainya, jelasnya kembali.

YLKI Lahat Raya sendiri diakuinya tidak bisa bertindak selama tidak ada laporan dari konsumen. Namun jika ada laporan YLKI Lahat Raya pasti akan tindak tegas, entah itu dilaporkan ke Badan Penyelesai Sengketa Konsumen (BPSK) atau tindak pidana. Yang pasti akan kita tindak tegas, sebagai efek jera seperti kasus mie berformalin beberapa waktu lalu, ungkapnya.

Sementara itu, Heri salah seorang warga setuju dengan apa yang disampaikan oleh Sanderson. Pasalnya ia juga sering membeli bahan makanan di pasar atau di minimarket.

“Ya setuju harus ditindak tegas, selama ini hanya dilakukan pengawasan atau pembinaan saja tidak ada hasilnya. Bahan makanan berbahaya, kadaluarsa dan sebagainya masih dirasakan saat ini oleh masyarakat”, ungkap Heri.

Editor : Dar

Editor : Prima