BANTAH TUDINGAN REKANAN, ULP LAHAT SIAP HADAPI LAPORAN

“Terkait Keberatan dan Ancaman Pengaduan Pekerjaan Proyek”

LAHAT, Ampera Sumsel – Menanggapi sanggahan atau bahkan sampai pengaduan salah satu rekanan, yaitu CV Putra Kanaya dan CV Tunas Intan Permata ke pihak penyidik, baik itu Polri atau Kejaksaan, atas dugaan kesalahan yang dilakukan Kelompok Kerja Unit Lelang Pengadaan dinas Pariwisata dan Dinas pendidikan (Pokja ULP) Kabupaten Lahat mendapat respons tegas dari pihak ULP sendiri. Dimana, dengan tegas hal ini dibantah dan siap dipertanggung jawabkan oleh pihak ULP sendiri kedepannya.

Hal ini seperti dikemukakan oleh Ketua Pokja ULP Pemkab Lahat, Maruli dikonfirmasi kemarin (9/7). Kepada wartawan, Maruli mengatakan, untuk masalah proses lelang tender pekerjaan paket proyek Lanjutan Pembangunan Pagar TRRK, sebesar Rp.1.050.000.000,- kemudian, pekerjaan Rehab Berat Gedung Kantor Dinas Pariwisata Rp.375.000.000,- pekerjaan Pembuatan Pargola, senilai Rp.300.000.000,- dan Lanjutan Pembangunan Kantor Diknas Rp.739,56 juta, dengan sumber dana APBD dan DAK 2017 sudah dilaksanakan sesuai aturan main yang ada, dan tidak ada indikasi pelanggaran.

“Pokja sudah mengevaluasi penawaran peserta lelang, sesuai dengan mekanisme dan aturan yang ada, kalau ada rekanan yang kurang berkenan dengan hasil lelang, silahkan melakukan sanggahan, karena itu sudah diatur dalam undang undang,” tegas Maruli.

Sementara, Direktur CV Tunas Intan Permata, Firdaus Alamsyah tetap mengatakan, dirinya beranggapan didalam proses yang ada jelas timbul dugaan penyimpangan dan kejanggalan, jelas adalah dari unsur penetapan pemenang yang dilanjutkan terbitnya Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) dan penandatanganan kontrak. Penetapan pemenang timbul dari mekanisme lelang yang menunjuk salah satu rekanan sebagai pemenang lelang.

“Maka dapatlah disimpulkan apabila mekanisme lelang sudah tidak benar, maka hal hal yang mengikutinya adalah cacat hukum. Oleh karena itu pula segala perjanjian yang timbul dari sumber penetapan pemenang adalah cacat hukum dan batal demi hukum,”tegas Firdaus.

Menurutnya lagi, pihak ULP sendiri juga sudah mengabaikan Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang Undang Republik Indonesia nomor 43 tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 Tentang Pokok Kepegawaian pada pasal, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 53 tahun 2010 Tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pasal 3.

“Azas Fictie Hukum menerangkan setiap orang mengetahui adanya sesuatu Undang Undang. Sehingga, tidak ada alasan seseorang membebaskan diri dari Undang Undang dengan pernyataan tidak mengetahui adanya Undang-Undang tersebut,”tegasnya lagi.

Untuk itu, Firdaus mendesak kepada Pokja ULP Kabupaten Lahat untuk melaksanakan lelang ulang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Apabila Pokja ULP Kabupaten Lahat berkehendak lain, maka ia minta agar memberi jawaban mendasar yang bisa menguraikan secara detail.

“Jika memang tidak bisa disikapi dengan adil, maka jelas baginya, mewakili perusahaan, akan membawa masalah yang ada ini ke ranah hukum yang berlaku di Indonesia,” ungkapnya menegaskan.

Naska: Imam SH

Editor : Yadira LhL / Prima