Juni 27, 2020

PENYERAHAN BLT-DD DESA CECAR DISAKSIKAN  UNSUR TRIPIKA KIKIM TIMUR

Laporan : Soni GEMAS – LAHAT Tripika Kikim Timur,menghadiri penyaluran BLTDD tahap ke 2 2020 dikediaman Kepala desa Cecar,pada Sabtu(27/06) sekira pukul 13.00 Wib. Sebanyak 43 KK warga Desa Cecar menerima bantuan BLT DD tahap ke 2 2020 dari Pemerintah melalui tim relawan Desa Cecar. Kepala Desa Cecar Abdul Haris Juandi mengatakan bahwa, bantuan ini murni bantuan dari Pemerintah untuk masyarakat yang terdampak Covid-19,jika ada oknum yang meminta, memotong atau

BLT-DD DESA LUBUK TAMPANG KIKIM TIMUR KEMBALI DISERAHKAN KE MASYARAKAT

Laporan : Soni GEMAS – LAHAT Sebanyak 51 KK warga Desa Lubuk Tampang Kecamatan Kikim Timur Kabupaten Lahat,menerima bantuan BLT DD tahap 2 2020,paa Sabtu (27/06/2020) sekira pukul 08.30 wib di kediaman Kades Lubuk Tampang Idi Kurniawan,S.Pd. Hadir dalam acara itu,Tripika Kikim,kades Lubuk Tampang dan perangkatnya,ketua BPD dan para anggotanya,serta para masyarakat penerima BLTDD tahap 2. Dalam kata sambutannya Kades Lubuk Tampang Idi Kurniawan,S.pd., menghimbau kepada masyarakat para penerima bantuan

BUPATI MUARAENIM BERSAMA PTBA TANAM 1000 POHON

Laporan : Dedi S GEMAS – MUARA ENIM Dengan mengenakan pakaian safety lengkap Plt Bupati Muara Enim, H Juarsah bersama General Manager UPTE PT Bukit Asam (GM UPTE PTBA) melaksanakan penanaman 1000 pohon di Hutan Kota, H Kalamudin, Kecamatan Muara Enim Kabupaten Muara Enim, Jumat (26/06/2020). Disamping memperingati hari Lingkungan Hidup Sedunia yang bertema Time For Nature (Kembali ke Alam) kegiatan Penanaman Pohon ini bertujuan untuk melestarikan keanekaragaman hayati kita.

SMSI: MEDIA DIMINTA ARIF & PROPORSIONAL DALAM MEMBERITAKAN PRODUK DPR

Laporan : Release SMSI GEMAS – JAKARTA Para pengelola media massa, khususnya media siber diserukan untuk berhati-hati, dan proporsional dalam menyikapi kondisi sosial politik terkait Rancangan Undang-Undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP). Produk legislasi Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) belakangan ini cenderung menimbulkan polarisasi dan perpecahan dalam masyarakat. Karena itu media massa juga diminta lebih arif dan proporsional dalam memberitakan produk legislasi DPR yang kadang-kadang mendahulukan sisi politik dari pada kepentingan